PURBALINGGA - Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah menggelar penyuluhan hukum bertema Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang narkotika atau narkoba, Jumat (25/2) malam.
Acara yang dilaksanakan dengan mengambil tempat di Balai Desa Karangsari, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga itu di hadiri unsur pemdes, tokoh agama, masyarakat, pemuda serta linmas dan PKK.
Rangkaian acara dimulai dengan pembukaan, menyanyikan lagu kebangsaan serta sambutan. Dalam sambutanya, Panitia Pelaksana Program Non Litigasi Penyuluhan Hukum dan Pemberdayaan Masyarakat Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran Tahun Anggaran 2022 menyampaikan ucapan terima kasih kepada jajaran pemdes yang telah memberikan ijin bagi pelaksanan kegiatan ini.
"Terimakasih atas fasilitasi pemdes dan mohon maaf ini ketua umum H.Sugeng,SH.,MSI berhalangan hadir karena ada tugas lembaga yang lain," kata Nugroho Notonegoro,SH yang merupakan Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat sekaligus Ketua LBH-PK Cabang Purbalingga didampingi Kadiv IT M.Ihsanul Fuad,SH yang juga Bendahara LBH-PK Cabang Purbalingga.
Penyuluhan hukum perdana putaran pertama di tahun 2022 menghadirkan narasumber dari Divisi Organisasi, Sumber Daya Manusia dan Program Bantuan Hukum M.Imam Afifudin,SH serta Faiq El Himma,SH yang merupakan pengurus LBH-PK Cabang Banyumas.
Narasumber mengatakan penyuluhan hukum tentang UU Narkotika atau Narkoba ini sebagai upaya edukasi kepada masyarakat utamanya generasi muda untuk tidak coba-coba menggunakannya.
"Bukan hanya efek hukum tapi kesehatan dan masa depan juga terancam," ujar Afif, sapaan akrabnya, dalam paparannya.
Usai paparan kemudian narasumber membuka sesi dialog atau tanyajawab dengan materi bebas. Peserta nampak antusias mengikuti seluruh rangkaian acara hingga selesai. Acara ditutup dengan doa dan sesi foto bersama. (tro).
