Oleh : Sugiyantoro,S.Ag.
Staf Kantor Pusat Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran di Purwokerto.
Kantor Pusat Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran atau yang lebih dikenal dengan LBH-PK ini nyaris tak pernah sepi. Berbagai aktifitas dan kesibukan, nyata terlihat pada kantor lembaga bantuan hukum peraih akreditasi A Menkumham RI selama 4 periode berturut-turut tanpa jeda tersebut.
Hilir mudiknya manusia, keluar masuknya kendaraan, pesatnya lalu lintas administrasi menjadi pemandangan tersendiri bagi lembaga yang beralamat di Jalan Mas Cilik No.34 Kranji, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.
Kirim Terima Barang
Layaknya sebuah kantor apapun bentuk dan macamnya, lalu lintas administrasi berupa kirim dan terima barang atau dokumen menjadi hal yang tak bisa terelakkan.
Hal ini semakin cepat dan pesat seiring dengan perkembangan teknologi dibidang transportasi serta telekomunikasi. Moda transportasi semakin beragam, kecepatan dan efisiensi menjadi pertimbangan.
Bagi kantor pusat Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran pastinya ini amat membantu meringankan kerja-kerja dibagian kesekretariatan.
Mengingat lembaga ini mempunyai 10 korwil di tingkat provinsi dan 20 cabang di kabupatan dan kota, 186 advokat selain itu ada juga posbakum serta paralegal.
Tentu bisa dibayangkan bagaimana kesibukan dan kerja-kerja administrasi dibagian kesekretariatan setiap harinya. Membuat dan berkirim berbagai surat, dokumen, kontrak, perjanjian hukum untuk kepentingan internal lembaga di berbagai provinsi, kabupaten dan kota serta stakeholder ataupun klien.
Dalam sshari setidaknya ada 10 kali kurir datang ke kantor pusat untuk mengantar berbagai berbagai barang dari beragam jasa layanan ekspedisi.
Tak hanya itu saja, konsumsi advokat akan layanan kendaraan roda dua dan roda empat pun cukup tinggi. Masih ada lagi yakni perpesanan makanan yang dilakukan oleh advokat dan pengurus juga luar biasa setiap harinya.
Konsultasi Hukum Gratis
Lalu lintas manusia dan administrasi di kantor pusat juga disumbang oleh tingginya angka masyarakat menggunakan layanan jasa konsultasi hukum gratis pada setiap hari dan jam kantor.
Kantor pusat menyediakan advokat piket untuk menerima konsultasi hukum gratis dari berbagai kalangan baik kaya maupun miskin. Layanan ini juga tersedia secara online melalui sambungan telepon, whatshap, wabsite. Hal ini untuk melayani masyarakat yang jauh secara jarak dan geografisnya. Setiap harinya selalu ada warga masyarakat yang datang ke kantor pusat untuk konsultasi hukum.
Kesimpulan
Dari uraian diatas maka lembaga yang didirikan oleh H.Sugeng,SH.,MSI, Slamet Kusnandar,SH, Hartomo,SH.,MH, Hufron Nurhamid,SH, Diah Ariwati,SH, Waslam Makhsid,SH dan Nur Eka Rahmanto,SH ini telah andil besar dalam membangkitkan kembali perekonomian nasional berbasis digital utamanya pasca pandemi C19.
Ini adalah salah satu sumbangsih para pendiri diluar tupoksi lembaga sebagai pelaksana mandat UU No.16 Tahun 2011 tentang pemberian layanan bantuan hukum cuma-cuma dan gratis bagi orang miskin, kelompok orang miskin dan tidak mampu.
Melalui lembaga yang mereka dirikan, LBH-PK secara langsung telah ikut memutar roda perekonomian nasional berbasis digital.
Semoga bermanfaat.
