Cilacap Rencananya Akan Berlakukan Satu UMK.

0
422

Cilacapnews – Dewan Pengupahan Kabupaten Cilacap bersama perwakilan pekerja dan pengusaha, Rabu (12/10) menggelar rapat membahas usulan Upah Minimal Kabupaten (UMK) 2017. Hasil sidang ini nantinya akan menjadi rekomendasi kepada Gubernur Provinsi Jawa Tengah untuk menetapkan UMK 2017 melalui Peraturan Gubernur.

Waris Winardi, Kabid Hubungan Industrial Syarat Kerja (Hubinsyaker) Dinsosnakertrans Cilacap mengatakan, penetapan UMK Kabupaten Cilacap berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan merupakan turunan dari UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan khususnya pasal 97.

Dalam PP tersebut dijelaskan kebijakan pengupahan diarahkan untuk pencapaian penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi pekerja atau buruh,” katanya.

Pasal 43 ayat (1) PP 78 tahun 2015 menyebutkan Penetapan Upah minimum dilakukan setiap tahun berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Sebelum PP 78 tahun 2015 lahir, penetapan UMK Cilacap setiap tahun dilaksanakan dengan melakukan survei KHL setiap bulan. Sementara di Cilacap dilakukan melalui survei 8-9 bulan setiap tahun sebagai dasar untuk menetapkan UMK.

Dengan adanya PP 78 tahun 2015 ini sesuai dengan pasal 43 ayat (5) komponen KHL akan ditinjau dalam jangka waktu 5 tahun. Hal ini diperkuat dengan terbitnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak.

Waris menambahkan, nantinya, UMK Kabupaten Cilacap yang semula dibagi 3 UMK akan dijadikan 1 UMK di tahun 2017. Hal ini disepakati pada rapat dewan pengupahan bulan Oktober 2015 dan telah di tandatangani oleh unsur pekerja, pengusaha, pemerintah dan pakar perguruan tinggi.

Penghitungan 1 UMK diambil dari usulan angka dari pekerja, pengusaha dan pemerintah, kemudian pemerintah mengambil berdasarkan pertimbangan pertimbangan, karena pemerintah harus mempertimbangan keberlangsungan pekerja agar mereka tidak kehilangan pekerjaan dan mempertimbangan pengusaha agar mereka juga jangan sampai tutup,” katanya.

Berdasarkan perhitungan itu, menurutnya, maka pemerintah mengambil satu angka ditengah-tengah usulan pekerja dan pengusaha. Ternyata angka itu bisa disepakati oleh pekerja dan pengusaha, walaupun melalui voting.

Nilai yang disepakati untuk diusulkan adalah Rp.1.693.689,00. Selanjutnya, hasil kesepakatan tersebut akan disampaikan ke Bupati untuk direkomendasi ke Gubernur dan sekarang sudah masuk dheadline, karena tanggal 14 Oktober harus sudah masuk ke Gubernur,” jelasnya.

Waris berharap, yang sudah disepakati tersebut agar dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab, jadi kita amanah dengan apa yang sudah kita sepakati dan menghimbau agar para pekerja energinya jangan dibuang sia-sia untuk membahas UMK, karena UMK hanya jaring pengaman bagi mereka yang masa kerjanya kurang dari 1 tahun dan unskill (tidak memiliki keahlian apa-apa). Setelah UMK ditetapkan, maka kita akan memberlakukan struktur skala upah dan ditawarkan ke perusahaan-perusahaan.

Saya yakin dengan pemberlakuan 1 UMK di Kabupaten Cilacap meskipun tahun ini ada sedikit kesulitan, namun di tahun 2018 akan ada kejelasan upah dan kejelasan dalam perusahaan.” ungkapnya. (nani/rus/050904)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here