H.Sugeng, SH.,MSI : Akan Didirikan Yayasan Pendidikan dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Perisai Kebenaran

0
195

Purwokerto, cilacapnews.com – Jati diri, posisi dan peran Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran sudah sangat pasti dan jelas. LBH-PK adalah pelaksana UU No.16/2011 melaksanakan kerja-kerja pengabdian kepada bangsa,negara dan masyarakat dalam dalam ranah bantuan hukum (Bankum) gratis bagi orang miskin, kelompok orang miskin dan tak mampu.

Hal ini disampaikan oleh ketua umum Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran H. Sugeng, SH., MSI. “Dari situ maka posisi dan peranya jelas yakni berada di garis pembelaan kaum dhuafa yang lemah secara sistem, ekonomi dan akses saluran hukumnya,” katanya saat memimpin rapat internal dewan pendiri di ruang rapat utama kantor pusat lembaga peraih akreditasi A selama tiga periode berturut-turut itu pada Sabtu (3/7) sore.

Rapat internal dewan pendiri sengaja digelar dalam rangka untuk mensikapi bebarapa hal strategis berkaitan dengan berbagai program lembaga yang sedang, tengah dan akan berjalan. Dasar digelarnya rapat adalah hasil komunikasi ketua umum dengan dekan fakultas hukum UTA’45 Jakarta.

“Alhamdulillah sudah ada titik terang dari berbagai tes yang dilaksanakan oleh Bapak Wagiman sehingga berbagai persiapan perlu dilakukan,” ucap Sugeng.

Lebih lanjut Sugeng menyampaikan bahwa program pendidikan dan pelatihan paralegal (Diklat Paralegal) tingkat nasional sudah hampir pasti terlaksana. Diklat paralegal tingkat nasional merupakan buah kerjasama antara LBH-PK, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta dengan Kemendikti. Peserta 214 mahasiswa fakultas hukum pada perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia.

“Peserta diklat paralegal nasional mendapat sertifikat yang ditandatangani oleh kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN),” jelas pria yang juga sebagai ketua umum Forum Nasional Bantuan Hukum (Fornas-Bankum).

Ketentuan pelaksanaanya sekitar akhir bulan Juli atau Agustus dan dilaksanakan secara virtual, online. Narasumber dari BPHN, Elza Syarief, Roy Suryo dan Farhat Abbas. “Semoga nanti Pak Menteri Nadiem Makarim berkenan membuka acaranya,” harap Sugeng.

Agenda pembahasan selanjutnya berkaitan dengan nama “Perisai Kebenaran” yang akan di daftarkan ke Dirjen HAKI Kemenkumham RI dengan. “Nama Perisai Kebenaran perlu di patenkan agar kedepan tidak diaku-aku, diserobot pihak lain sehingga jadi polemik,” harapnya.

Pada kesempatan rapat internal dewan pendiri itu ketua umum juga menyampaikan posisi kantor pusat LBH-PK dipecah menjadi dua yakni Purwokerto di Jl. Mas Cilik, Kranji sebagai kantor operasional dan Jakarta di Cempaka Putih sebagai kantor pusat tempat koordinasi kerja-kerja berkaitan dengan pusdiklat paralegal. Sugeng menambahkan pula bahwa akan didirikan Yayasan Pendidikan Perisai Kebenaran dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Perisai Kebenaran.

“Semua itu adalah usaha dan ihtiar kita bersama. Semoga bisa terwujud dan mendapat ridho AllahSWT,” pungkas Sugeng saat menutup rapat tersebut. (cn/tro/05).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here