H. Sugeng, SH., MSI Ditetapkan dan Dikukuhkan Sebagai Penasehat PPDRI Kabupaten Purbalingga

0
393

PURWOKERTO (cilacapnews.com) – KETUA UMUM Lembaga Bantuan Hukum “Perisai Kebenaran” H. Sugeng, SH., MSI ditetapkan dan dikukuhkan sebagai penasehat PPDRI pada Senin (9/11) sore. Penetapan sekaligus pengukuhannya mengambil tempat di Oemah Tahu Sumedang, Jl. Raya Tambaksogra, Sumbang, Purwokerto. Acara di hadiri pengurus kabupaten dan korcam PPDRI Purbalingga.

Untuk diketahui Persatuan Perangkat Desa Republik Indonesia adalah wadah berhimpunnya perangkat desa dari kades, kaur dan kadus. Struktur organisasinya ada di pusat, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan. Hal itu disampaikan oleh ketua umum PPDRI Kabupaten Purbalingga Sakhuri, SIP saat memberikan sambutannya.

“Selamat datang kepada Bapak H. Sugeng, SH., MSI. Terimakasih atas waktunya. Langsung saja dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim PPDRI Kabupaten Purbalingga menetapkan sekaligus mengukuhkan H. Sugeng, SH., MSI sebagai Penasehat PPDRI Kabupaten Purbalingga. Tok. Tok. Tok. Sah njih?” imbuh Sakhuri, SIP disambut ungkapan “Sah” dari pengurus kabupaten dan korcam.

Ia menambahkan dengan di daulatnya H. Sugeng, SH., MSI sebagai penasehat berharap struktur organisasi dan kerja-kerjanya semakin mantap, terarah kerena pekerjaan rumah (PR) PPDRI itu amat banyak. Hal sama disampaikan DR. Endang Yuliati, SH., MH penasehat/kuasa hukum PPDRI.

“Njih maturnuwun sanget Pak Haji Sugeng berkenan dan bersedia memperkuat PPDRI Kabupaten Purbalingga sebagai penasehat. Semoga ssmua elemen internal PPDRI bisa bersinergi,” katanya.

Sementara itu dalam sambutan serta pidato perdananya sebagai penasehat H. Sugeng, SH., MSI menyampaikan terimakasih atas amanah, kepercayaan yang diberikan kepadanya. “Dengan mengucap Bismilahirrohmanirrohim saya menerima amanah sebagai penasehat PPDRI Kabupaten Purbalingga,” kata advokat senior asal Desa Cendana, Kutasari tersebut.

Masih menurut Sugeng yang sekaligus ketua umum Forum Nasional Organisasi Bantuan Hukum Indonesia (FORNAS-OBH) sesuai dengan kepakarannya dibidang hukum maka tupoksi penasehat harus disampaikan kepada semuanya. Sesuai AD/ART organisasi, penasehat itu bertugas memberikan nasehat, pertimbangan dan saran kepada pimpinan organisasi baik diminta maupun tidak.

Penasehat diambil dari unsur pemerintah, masyarakat dan para ahli. Tujuan PPDRI adalah ikut mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasar Pancasila dan UUD 1945, berperan aktif mencapai tujuan nasional dalam membangun bangsa dan membentuk manusia Indonesia seutuhnya, mempertinggi kesadaran dan sikap perangkat desa serta meningkatkan mutu dan profesionalisme perangkat desa. “Jadi tugas perangkat desa itu amat mulia serta fital dalam memajukan desa,” tutur Sugeng, sapaan akrabnya.

Ketua umum LBH-PK menyebut ada tiga hal menjadi kunci kemakmuran, kemajuan sebuah desa. Pertama, SDM. Bahwa desa mengajarkan guyuprukun, gotongroyong. Harmonisasi kehidupan masyarakat senyatanya ada di desa. Beruntunglah perangkat desa karena setidaknya memiliki sumber daya manusia (SDM) sebagai daya dukung. Kedua, kata Sugeng, sumber daya alam (SDA). SDM mengelola SDA ujungnya kemakmuran desa. Nah yang ketiga, sumber daya sosial (SDS). “Semua perangkat desa perlu memahami ketiga kunci tadi. Sebab representasi kemakmuran NKRI harus diwujudkan dalam sebuah tatanan yang wajahnya adalah desa,” tandas Sugeng.

Dirinya juga mengungkap sisi yuridis formal terkait desa diantaranya semakin kuatnya posisi desa dengan UU Desa No. 6 Tahun 2014, PP No. 11 Tahun 2019, Permendagri No. 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No. 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, ada juga PP No. 43 Tentang Peraturan Pelaksana UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.(cn/tro/05).

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here