H. Sugeng, SH., MSI Menargetkan Penyerapan Anggaran Bantuan Hukum Harus Sudah 40 Persen

0
285

PURWOKERTO (cilacapnews.com) – Ketua Umum Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran Pusat H. Sugeng, SH., MSI menggelar rapat koordinasi bersama panitia pelaksana Penyuluhan Hukum LBH-PK Tahun Anggaran 2021, Kamis (4/3/2021). Rakor dilaksanakan di kantor advokat H. SUGENG, SH., MSI & Rekan, Purbalingga.

Dalam pengantar sambutannya ketua umum berharap program non litigasi berupa penyuluhan hukum dan pemberdayaan masyarakat bisa berjalan dengan baik sesuai perencanaan. “Sekali lagi penyerapan anggaran itu semakin cepat semakin baik tapi tetap harus berkualitas,” kata pria yang menjadi ketua umum Forum Nasional Bantuan Hukum (FORNAS-BANKUM) Indonesia tersebut.

Sugeng menargetkan pada Triwulan Ke-2 penyerapan anggaran bantuan hukum untuk orang miskin atau kelompok orang miskin harus sudah 40% baik untuk Litigasi maupun Non Litigasi. “Dulu sekitar 2013 an LBH-PK pernah mendapat penghargaan dari Kemenkumham RI karena penyerapan anggaran terbanyak dari seluruh Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi di Indonesia,” imbuhnya.

Sementara itu ketua panitia pelaksana penyuluhan hukum LBH-PK Pusat yang sekaligus pendiri, kadiv organisasi, sumber daya manusia dan program bantuan Hartomo,SH.,MH melaporkan progres panpel sejak dibentuk sampai hari ini (Kamis,-red). “Kami sampaikan kepada Saudara Ketua Umum bahwa panpel sudah melakukan rapat internal, menyusun schedul serta bersilaturahmi sebagai koordinasi awal dengan pihak Lapas Purwokerto, Rutan Banyumas dan tadi ini (Kamis,-red) kami ke Rutan Purbalingga,” papar Plt Ketua LBH-PK Cabang Banyumas tersebut.

Masih menurut Hartomo disampaikan bahwa dirinya dan Kadiv IT Dwiyan Adistira,S.Kom sudah bertandang ke Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah di Semarang untuk membicarakan narasumber penyuluhan hukum dari pihak Kanwil. “Jadi untuk Lapas dan Rutan nantinya salah satu narsum itu dari Kanwil,” ucap Hartomo.

Nugroho Notonegoro, SH dan M. Fuad, SH yang hadir mewakili LBH-PK Cabang Purbalingga menyatakan jajarannya siap nyengkuyung program penyuluhan hukum dan pemberdayaan masyarakat sesuai perintah dan arahan ketua umum. “Kami siap untuk memback-up penyuluhan hukum dan pemberdayaan masyarakat untuk tingkat desa di wilayah Kabupaten Purbalingga,” tegas Nugroho selaku ketua LBH-PK Cabang Purbalingga.

Diakhir rakor dan konsultasi ketua umum berharap agar semua berjalan sesuai tupoksinya dalam kepanitiaan juga meningkatkan koordinasi lintas sektoral, lembaga dan institusi penegak hukum. Jangan ragu mengambil tindakan, kebijakan yang diperlukan guna suksesnya program bantuan hukum untuk orang miskin atau kelompok orang miskin. “Jaga kekompakan, soliditas, solidaritas sebagai sebuah tim work pada lembaga dalam segala programnya. Dan, jangan lupa tingkatkan komunikasi serta koordinasi,” pungkas ketua DPP HPN dan ketua umum FORBANKUM Jawa Tengah tersebut. (cn/tro/05).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here