H.Sugeng,SH.,MSI: Ketua Umum FORNAS-OBH Indonesia Menyambut Baik Adanya Penelitian dan Sesi Wawancara di Lembaganya

0
312

PURWOKERTO (cilacapnews.com) – LBH PERISAI KEBENARAN adalah organisasi independen bersifat umum, nirlaba, keanggotaannya para advokat. Pengabdian, dedikasi LBH-PK diperuntukkan bagi penegakkan hukum dan HAM tanpa memandang diskriminasi (RAS, Gender, Status Sosial, Orientasi Karier, Profesi dan Ideologi). LBH-PK adalah organisasi non pemerintah, organisasi bantuan hukum (OBH) pelaksana UU No. 16 Tahun 2011.

LBH-PK melaksanakan kegiatan melayani konsultasi hukum, memberi bantuan hukum dalam perkara Perdata, Pidana, Tata Usaha Negara, Sengketa perburuhan, Sengketa di Peradilan Agama dll, Penyuluhan hukum pada masyarakat, mengadakan penelitian dan pengembangan hukum, penerbitan bulletin, brosur, famplet, menjalin kemitraan bidang hukum dengan lembaga pemerintah dan swasta, advokasi buruh migrant, advokasi korban KDRT, advokasi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, penanganan kasus perdagangan manusia (Human Trafficking), konsultan hukum perusahaan/lembaga provit, pembuatan jasa gugatan. Hal ini disampaikan ketua umum LBH-PK Pusat H. Sugeng, SH., MSI di kantornya, Selasa (10/11) malam.

Ketua umum LBH-PK menerima sesi wawancara untuk penelitian tugas akhir (Skripsi) Anjeng Kinantar mahasiswi fakultas hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed Purwokerto). Anjeng, demikian sapaanya, sudah meminta jadual sesi wawancara dengan ketua umum melalui sekjend Diah Ariwati,SH. Namun karena kesibukan ketua umum yang begitu padat baru bisa melakukan sesi wawancara hari ini (Kemarin,-red). Advokat asal Purbalingga sekaligus ketua umum Forum Nasional Organisasi Bantuan Hukum (FORNAS-OBH) Indonesia tersebut menyambut baik adanya penelitian dan sesi wawancara di lembaganya.

“Melihat thema skripsinya ini amat bagus, tepat sekali penelitian dilakukan di lembaga kami,” ungkap Sugeng.

Ia menambahkan bahwa LBH-PK sudah sering dijadikan objek untuk berbagai study, penelitian hukum dari mahasiswa, lembaga, instansi, qperguruan tinggi swasta dan negeri. Tetapi penelitian hukum untuk skripsi program Sarjana Strata 1 bertema “Bantuan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Human Trafficking” baru kali ini dimunculkan.

Anjeng melontarkan berbagai pertanyaan seputar ke-LBH-an, sejarah berdirinya LBH-PK, dewan pendiri dan penanganan perkara human trafficking di LBH-PK. Sebagai dewan pendiri sekaligus ketua umum, Sugeng menjawab berbagai pertenyaan yang diajukan dengan gamblang, detail dan jelas. “Human trafficking menjadi penanganan perkara prioritas pertama di awal kiprah LBH-PK ini.

“Mba Anjeng nanti bisa melihat di ruang utama kantor ini ada daftar perkara buruh migran (BMI) Tahun 2010-2013, juga daftar penanganan perkara keseluruhan LBH-PK,” katanya.

Sugeng pun lantas menceritakan bahwa dirinya pernah turun langsung di daerah Jakarta untuk misi penyelamatan dan pembebasan sandera korban perdagangan anak. Dirinya menyamar menjadi orang biasa tak terlihat tampang advokatnya. Perisriwa ini terekam dalam film dokumenter di stasiun televisi LATIVI (sekarang TVONE).

Diakhir sesi wawancara, Anjeng menanyakan berbagai kesulitan yang dihadapi dalam penanganan perkara di LBH-PK. Sugeng pun menjawab dengan penuh kepastian bahwa selama LBH-PK berdiri sampai hari ini tidak ada hal serius yang di hadapi. Internal solid, kuat, kompak, guyup rukun serta LBH-PK profesional. Kami hadir di lebih dari 18 cabang yang ada di kabupaten/kota, 6 korwil di provinsi serta didukung 130 lebih tenaga advokat berpengalaman dan terjaga integritasnya.

“Kami menerapkan pola managemen subsidi silang untuk mengatasi kekurangan anggaran dalam penanganan perkara selama ini. Dan saya yakin LBH-PK ini membawa keberkahan dunia akhirat bagi semuanya,” pungkas Sugeng mengakhiri sesi wawancara tersebut.(cn/tro/05).

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here