H. Sugeng,SH.,MSI, Ketua Umum LBH-PK Memimpin Rapat Kordinasi dan Realisasi Rekomendasi Tim Monev

0
288

PURWOKERTO (cilacapnews.com) – BERDIRINYA Cabang Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran di tingkat Kabupaten/Kota selalu ada aspek historis, filosofis dan yuridisnya. Ada kajian serta analisa komprehensif atas semuanya. Hal ini disampaikan Ketua Umum Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran saat memimpin rapat kordinasi dan realisasi rekomendasi tim monev di kantornya pada Senin (2/11) sore.

“Dalam sejarahnya LBH-PK Cabang Cilacap ini amat istimewa dalam segala hal,” kata advokat senior asal Purbalingga yang sempat mencalonkan diri sebagai calon bupati H. Sugeng,SH.,MSI.

Rakor bersama LBH-PK Cabang Cilacap digelar dalam rangka menindaklanjuti hasil rekomendasi tim monev yang bertujuan untuk mendongkrak kinerja lembaga sebagai Organisasi Bantuan Hukum (OBH). Rakor di hadiri jajaran pengurus teras pusat seperti Sekjen Diah Ariwati,SH, Waketum sekaligus Ketua Tim Monev Slamet Kusnandar,SH, Kadiv Litigasi Dr.(C).Kurniawan Triwibowo,SH.,MH.,CPL, Kadiv Hubungan Antar Lembaga & SDM Hartomo,SH.,MH, Kadiv Humas Hangsi Priyanto,SH.,MH serta Kadiv IT Dwiyan Adistira,S.Kom.

Dihadapan jajaran pengurus pusat, Ketua LBH-PK Cabang Cilacap beserta pengurus dan staf menyampaikan langkah-langkah organisasi yang diambilnya. “Saat ini ada 3 advokat dan 3 staf. Berkaitan pembentukan Posbakum di desa dan kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Cilacap kami sudah memulainya,” ungkap M. Rikza Prayoga,SH.,MH Ketua LBH-PK Cabang Cilacap.

Ia menambahkan perlunya idcard bagi jajaran yang bekerja mengkonsolidir pembentukan posbankum di desa dan kecamatan. Diakhir rapat ketua umum LBH-PK Pusat menyampaikan bahwa seluruh insan hukum di lembaganya harus bekerja maksimal. Menjadi advokat dan bergabung di LBH adalah tugas mulia nan terhormat.

LBH-PK sudah banyak menoreh prestasi luar biasa di bidangnya. “Kami ingatkan bahwa LBH-PK ini berbadan hukum dan masuk kategori Akreditasi “A” selama tiga periode berturut-turut, LBH-PK punya 6 Korwil di tingkat Provinsi dan 18 Cabang di tingkat Kabupaten/Kota, kita punya advokat lebih dari 130 orang di seluruh Indonesia,” pungkas H.Sugeng,SH.,MSI.

Sebagai informasi bahwa PERMA No.1 Tahun 2014 mengatur tentang pendirian POSBAKUM (Pos Bantuan Hukum). Berdirinya Posbakum LBH-PK di Lapas, Rutan, Pengadilan serta Desa dan Kecamatan adalah untuk mendekatkan pelayanan hukum gratis kepada orang miskin atau kelompok orang miskin. (cn/tro/05).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here