H.Sugeng,SH.,MSI : Menerima Amanah Sebagai Penasehat di DPD ABPEDSI Kabupaten Purbalingga

0
955

PURBALINGGA (cilacapnews.com) – Terbitnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, menempatkan desa sebagai subyek bagi pembangunan di wilayahnya sendiri. Setali dengan hal itu maka membuat peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mutlak dan penting karena penguatan BPD merupakan amanah konstitusi atau UU Desa.

Hal ini disampaikan oleh advokat sekaligus ketua umum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) “Perisai Kebenaran” di kantornya, Jl. S. Parman 54B Purbalingga, saat menerima silaturahmi dan audiensi Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia Kabupaten Purbalingga pada Rabu (19/8) siang.

“Iya kami dari DPD ABPEDSI (Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia ) Kabupaten Purbalingga hari ini (Rabu, -red) datang ke sini untuk silaturahmi, audiensi dengan beliau Pak Sugeng, ” kata Dedi Priyantoro ketua umum DPD ABPEDSI Kabupaten Purbalingga.

Lebih lanjut Dedi menambahkan kedatangannya bersama pengurus untuk memohon kepada H. Sugeng, SH., MSI agar bersedia menjadi penasehat di DPD ABPEDSI Kabupaten Purbalingga. Duduk di jajaran penasehat Triyono Budi Sasongko (Mantan Bupati Purbalingga) dan H. Sugeng, SH., MSI. Duduk sebagai pembina adalah Bupati Purbalingga Ibu Tiwi.

“Alhamdulillah Pak Sugeng bersedia di beri amanah sebagai penasehat,” imbuh Dedi.

Dalam diskusi di dalam kantornya Sugeng banyak berbicara sesuai keahliannya di bidang legal formal hukum dan perundang-undangan. Selain UU Desa ada juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 110 Tahun 2016.

“Dalam Permendagri itu disebutkan fungsi BPD adalah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Jadi BPD itu strategis, penting dan fital tupoksinya, ” ungkap Sugeng saat sesi dialog bersama Pengurus DPD ABPEDSI Kabupaten Purbalingga. Suasana penuh akrab diselingi canda tawa mewarnai acara tersebut.

“Dalam UU Desa menjelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan desa. BPD memiliki anggota yang berasal dari wakil penduduk desa berdasar keterwakilan wilayah. Maka peningkatan kapasitas anggota BPD, memaksimalkan kinerja dan kesejahteraan itu penting sekali, ” tandas Sugeng.

Senada dengan pembidangan kerja di LBH Perisai Kebenaran ada Litigasi dan Non Litigasi. Kedepan untuk Non Litigasi berupa penyuluhan hukum dan pemberdayaan masyarakat bisa diarahkan untuk meningkatkan kapacity bulding anggota BPD sehingga tupoksi BPD menjadi maksimal.

Bismillah saya menerima amanah sebagai penasehat DPD ABPEDSI Kabupaten Purbalingga, kata Sugeng mengakhiri acara silaturahmi dan audiensi tersebut.(cn/tro/05).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here