H.Sugeng,SH.,MSI : Semua laporan, Paparan dan Rekomendasi Tim Monev Langsung Eksekusi

0
212

PURWOKERTO (cilacapnews.com) – GERAK cepat dilakukan Ketua Umum Lembaga Bantuan Hukum “Perisai Kebenaran”, usai mendengar laporan, paparan kinerja serta menerima rekomendasi tim monev di ruang kerjanya hari itu juga digelar rapat internal lembaga. Dewan pendiri, para kadiv, kabag dan staf kantor pusat LBH-PK hadir saat itu juga memenuhi intruksi ketua umum.

“Lebih cepat lebih baik. Semua laporan, paparan dan rekomendasi tim monev langsung eksekusi” tegas H. Sugeng, SH., MSI. Sebagimana diketahui untuk meningkatkan progresifitas kinerja dan pelayanan hukum di lembaganya pada rakor penanganan perkara beberapa waktu lalu dibentuklah tim monitoring and evaluating (Tim Monev LBH-PK Pusat).

Tim diketuai Slamet Kusnandar,SH beranggotakan Dr.(C).Kurniawan Tri Wibowo,SH.,MH.,CPL dan Hartomo,SH.,MH. Dikukuhkan dengan Surat Tugas (ST) No.84/LBH-PK/S1/PW1/VIII/2020 dengan masa kerja 26 Agustus sampai 26 September 2020.

“Pertama apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya atas semua upaya, langkah strategis-taktis tim monev” ungkap H. Sugeng, SH., MSI dalam sambutannya pada rapat internal lembaga di kantor pusat LBH-PK pada Sabtu (26/9) malam.

Advokat senior sekaligus mantan calon bupati Purbalingga 2015 tersebut menambahkan dirinya sudah menerima, mendengar laporan dan rekomendasi tim monev. Tim monev sudah bergerak cepat dan berhasil menyelesaikan tugasnya. Maka saat ini juga langsung eksekusi. Tak perlu menunggu lama sebab pokok-pokok permasalahan sudah diidentifikasi dalam rumusan, point dan klausul rekomendasi tim.

“Dari tim monev ke saya sifatnya tertutup dan rahasia. Setelah ditangan saya maka ini menjadi tugas saya sebagai pimpinan lembaga untuk mengambil langkah-langkah strategis yang bersifat mendasar guna optimalisasi fungsi dan peran lembaga bantuan hukum,” kata Sugeng dalam sambutannya saat memimpin rapat lembaga di kantornya.

Selanjutnya ia mengatakan rekomendasi di bagi atas 2 (dua) pokok, yakni pokok-pokok rekomendasi khusus dan pokok-pokok rekomendasi umum. Pokok-pokok rekomendasi khusus nanti akan langsung dikordinasikan dengan para ketua cabang LBH-PK dan sifatnya tertutup.

Adapun pokok-pokok rekomendasi umumnya adalah sebagai berikut; Pertama pada kasus Tipikor dan kasus ancaman pidana mati cabang harus berkordinasi dengan LBH-PK Pusat. Kedua menghidupkan kembali lembaga pendidikan dan pelatihan advokat.

“Kadiv Litigasi bertanggungjawab atas hal ini dan sekjen bertanggungjawab atas proses akreditasi cabang,” ujar Sugeng. LBH-PK mengemban amanat konstitusi UU No. 16 TAHUN 2011 tentang bantuan hukum gratis bagi orang miskin.

“Ini tugas, profesi mulia dan terhormat dilindungi UU. Jadi mari semua rekomendasi dari tim monev dipatuhi untuk progresifitas lembaga kedepannya,” pungkas Sugeng diakhir penutup saat memimpin rapat lembaganya.(cn/tro/05).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here