Hangsi Priyanto,SH.,MH : Iya Betul, Dua Orang Mahasiswa UTA’45 Jakarta Datang Untuk Magang Belajar

0
377

PURWOKERTO (cilacapnews.com) – Kantor Pusat Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran, Kranji, Purwokerto kembali menerima kedatangan dua orang mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Kedatangan mereka di sambut sekretatis jenderal Diah Ariwati,SH, Kadiv Organisasi, Sumber Daya Manusia dan Program Bantuan Hukum Hartomo,SH.,MH, Kadiv IT Dwiyan Adistira,S.Kom dan Kadiv Humas Hangsi Priyanto,SH.,MH.

Ketua umum LBH-PK Pusat melalui Kadiv Humas Hangsi Priyanto,SH.,MH mengatakan mereka adalah mahasiswa fakultas hukum UTA ’45 Jakarta, ada dua orang yakni Muhammad Akram dan Berlan, keperluannya untuk magang belajar. “Iya betul, dua orang mahasiswa UTA ’45 Jakarta datang untuk magang belajar,” katanya pada awak media cilacapnews.com pada Rabu (2/6).

Masih kata Hangsi magang belajar UTA ’45 Jakarta merupakan kerjasama LBH-PK Pusat dengan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta dimana proses penandatanganannya langsung diteken ketua umum H. Sugeng, SH., MSI dan Dekan FH UTA ’45 Jakarta Wagiman,S.Fil.,SH.,MH. Mahasiswa magang tersebut menginap di salah satu hotel di Purwokerto. Usai mengurus berbagai administrasi mereka di bawa ke Pengadilan Negeri Purwokerto untuk di kenalkan dengan proses alur pelayanan hukum gratis di Posbakum dan dikenalkan dengan proses persidangan di PN Purwokerto.

“Tahapannya sederhana ko, mahasiswa datang ke kantor pusat LBH-PK, melengkapi persyaratan administrasi dan langsung turun ke lapangan yaitu ke Posbakum serta melihat proses persidangannya,” imbuh pria yang pernah ditunjuk oleh ketua umum sebagai Plt Ketua LBH-PK Cabang Purwokerto tersebut.

Sementara itu mahasiswa magang juga di kenalkan dengan sejarah lahirnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum gratis untuk orang miskin, kelompok orang miskin dan tak mampu, sejarah LBH-PK serta tata kelola LBH. Semisal Muhammad Akram menanyakan tentang anggaran LBH-PK dengan status akreditasi “A” jumlah advokat terbanyak dari semua OBH (Organisasi Bantuan Hukum) di Indonesia, juga punya korwil di provinsi dan cabang di kabupaten/kota yang dinilainya membutuhkan operasional cukup besar setiap bulannya.

Atas pertanyaan ini Kadiv IT memberikan jawaban bahwa ada banyak MoU yang di teken oleh LBH-PK baik pusat, korwil dan cabang. “Ketua umum LBH-PK pernah mengatakan bahwa korwil dan cabang yang sukses di ukur dari sisi kontribusinya kepada pusat dan ketua umum menerapkan kebijakan anggaran subsidi silang,” ujar Iyan sapaan akrabnya.

Kalau hanya mengandalkan anggaran yang bersumber dari APBN/APBD Provinsi/Kabupaten/Kota, tambah Iyan, ya tidak mencukupi karenanya di butuhkan perencanaan, penganggaran dan eksekusi yang tepat dalam mengelola LBH-PK.

“Bagi ketua umum menjadi pemimpin, pejabat nasional maupun daerah semisal bupati itu lebih mudah daripada memimpin ssbuah LBH. Jadi bupati, misalkan, anggaran sudah ada, pelaksananya sudah ada tapi kalau di LBH semua harus mencari dan mengupayakan sendiri,” pungkas Iyan menirukan kata-kata ketua umum dalam setiap arahan yang diberikan kepada para pengurus, advokat di LBH-PK. (cn/tro05).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here