Kantor Pusat LBH-PK Gelar Agenda Penandatanganan Akta Pendirian Forum Nasional Bantuan Hukum (FORNAS – BANKUM)

0
115

PURWOKERTO (cilacapnews.com) – Sejarah demi sejarah. Prestasi demi prestasi di catat oleh Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran (LBH-PK) Pusat. Teranyar, bertempat di ruang rapat utama kantor lembaga bantuan hukum peraih akreditasi “A” dari Kemenkumham RI selama tiga periode berturut-turut tersebut berlangsung agenda yang menjadi harapan seluruh pimpinan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi di Indonesia.

Tepat pukul 11.53 Wib, dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Banyumas Marifa Lestiana,SH.,M.Kn berlangsung Penandatanganan Akta Pendirian Forum Nasional Bantuan Hukum (FORNAS-BANKUM), Jumat (7/5).

Sebelum memasuki agenda utama penandatangan akta pendirian, ketua umum Fornas-Bankum yang juga ketua umum LBH-PK Pusat H. Sugeng, SH., MSI membuka acara serta menyampaikan histori dari adanya Fornas tersebut.

Kemudian Notaris dan PPAT Kabupaten Banyumas Marifa Lestiana, SH., M.Kn membacakan poin-poin penting pada akta pendirian untuk di pahami dan di ketahui semua pihak yang bersangkutan.

“Akta pendirian Fornas-Bankum di tandatangani oleh tiga orang yang bertindak atas nama pribadi serta untuk dan atas nama. Pertama, Sugeng, Syamsul Munir dan Abdul Hamim Jauzie. Kedua, Yunus, Agus Setiawan dan Jani Takarianto. Ketiga, Masrokhah dan Purwanti Subroto,” kata notaris yang mempunyai motto “Bekerja Sepenuh Hati” tersebut saat membacakan isi akta pendirian Fornas-Bankum.

Dari naskah akta pendirian tersebut di ketahui bahwa Fornas-Bankum berkedudukan di kota administrasi Jakarta Pusat, berkantor di Jl. Cempaka Putih Barat III Nomor 17C, RT. 007 RW. 003 Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Fornas-Bankum adalah perkumpulan para Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi yang berazaskan pancasila, keadilan, persamaan kedudukan di dalam hukum, keterbukaan, efisiensi dan efektifitas. Fornas-Bankum mempunyai landasan Pancasila, UUD1945, UU No. 16/2011 tentang bantuan hukum sebagai landasan struktural, AD/ART sebagai landasan organisasional serta keputusan-keputusan musyawarah.

Sementara itu maksud dan tujuannya adalah Pertama, berperan serta dan mendorong para Organisasi Bantuan Hukum (OBH) di Indonesia dalam mengembangkan layanan bantuan hukum bagi orang miskin atau kelompok orang miskin sebagaimana ketentuan UU No.16/2011.

Kedua, membangun sinergitas antar Organisasi Bantuan Hukum (OBH). Ketiga, membina OBH yang berwawasan kebangsaan yang memiliki moral dan etika dalam melaksanakan atau pemberian bantuan hukum. Keempat, berperan serta sebagai mitra pemerintah mensukseskan program bantuan hukum nasional. Kelima, melaksanakan penelitian dan pengembangan hukum serta pengkajian peraturan agar tepat guna. Keenam, menjadi penyeimbang (Counterweight) dengan memberikan saran atau usulan kepada pemerintah.

Dan, ketujuh, melakukan advokasi kepada OBH yang terdaftar apabila dimungkinkan terjadi permasalahan dengan dan melalui pertimbangan dan keputusan musyawarah. Selanjutnya struktur organisasi terdiri dari, Pertama, Badan Permusyawaratan meliputi Musyawarah Khusus, Musyawarah Biasa dan Musyawarah Koordinator Wilayah.

Kedua, Badan Pimpinan meliputi Dewan Pengurus Pusat (DPP) berkedudukan di tingkat nasional, Dewan Pengurus Wilayah (DPW) berkedudukan di provinsi, dan Dewan Pengurus Cabang (DPC) berkedudukan di kabupaten/kota. Ketiga, Lembaga Kelengkapan Organisasi meliputi Dewan Penasehat, Dewan Pembina, Badan Otonom dan Komite Etik.

DPP Fornas-Bankum digawangi oleh H. Sugeng, SH., MSI yang duduk sebagai ketua umum, Yunus, SH sebagai sekretaris jenderal, Bendahara Umum dipercayakan kepada Dra. Hj. Masrokhah. Ketua Dewan Penasehat di duduki oleh Dr. H. Teguh Samudera, SH., MH (Ketua Umum Federasi Advokat Republik Indonesia/Ferari) dan Ketua Dewan Pengawas oleh Prof. Dr. Suparji Ahmad (Guru Besar Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Jakarta).

Terpisah ketua umum Fornas-Bankum H. Sugeng, SH., MSI mengatakan tonggak, sejarah, serta babak dan era baru penegakkan hukum di Indonesia sudah di mulai. “Tonggak, sejarah, babak dan era baru penegakkan hukum di Tanah Air Indonesia sudah dimulai. LBH-PK punya andil besar dalam menciptakan lompatan strategis serta terobosan hukum itu,” tutur ketua umum LBH-PK Pusat tersebut pada awak media.

Usai penandatanganan akta pendirian agenda selanjutnya adalah deklarasi di Jakarta dilanjutkan audiensi ke Istana Negara. (cn/tro/05).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here