Kantor Pusat LBH-PK Gelar Rapat Internal Pengurus Teras Bersama Ketua LBH-PK Cabang Cilacap

0
356

PURWOKERTO (cilacapnews.com) – Kantor Pusat Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran menggelar sejumlah agenda pada Jumat (29/1) sore hingga malam. Agenda pertama adalah rapat internal pengurus teras (Dewan Pendiri) bersama Ketua LBH-PK Cabang Cilacap M. Rikza Prayoga,SH.,MH. Rapat internal tertutup berlangsung di ruang kerja direktur (Ketua Umum). Di pimpin langsung Ketua Umum H. Sugeng, SH., MSI dihadiri Sekretaris Jenderal Diah Ariwati, SH, Kadiv Hubungan Antar Lembaga dan SDM Hartomo, SH., MH.

Diperoleh keterangan rapat digelar untuk mendengarkan klarifikasi langsung Ketua LBH-PK Cabang Cilacap. Jumat malam Ketua Umum meminta Sekjen Diah Ariwati, SH menyiapkan data progres LBH-PK Korwil dan Cabang seluruh Indonesia berkaitan dengan lelang pengadaan jasa konsultansi hukum di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri serta stake-holder lainnya.

Usai mengkaji data dari Sekjen, Ketua Umum memerintahkan kepada Kadiv Hubungan Antar Lembaga dan Sumber Daya Manusia Hartomo,SH., MH serta Kadiv IT Dwiyan Adistira,S.Kom menggelar konferensi pers di ruang rapat utama kantor pusat LBH-PK, Kranji, Purwokerto.

Dalam siaran persnya LBH-PK Pusat, Korwil dan Cabang di seluruh Indonesia mengklaim untuk Tahun Anggaran 2021 lembaganya kembali sukses mendapatkan amanah pengelolaan Posbakum di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. “Sebagaimana pesan ketua umum bahwa kesuksesan ini adalah kesuksesan bersama,” ujar Hartomo,SH.,MH.

Berdasar siaran pers tersebut diketahui untuk LBH-Pusat mendapatkan MoU dengan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah dan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. LBH-PK Cabang Purbalingga mendapat MoU dengan Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

LBH-PK Cabang Purwokerto mendapat MoU dengan Pengadilan Negeri. LBH-PK Cabang Banyumas mendapat MoU dengan Pengadilan Negeri. LBH-PK Cabang Wonosobo mendapat MoU dengan Pengadilan Agama. LBH-PK Cabang Brebes mendapat MoU dengan Pengadilan Negeri dan Pemerintah Kabupaten.

LBH-PK Cabang Tegal mendapat MoU dengan Pengadilan Negeri. LBH-PK Cabang Batang mendapat MoU dengan Pengadilan Negeri dan Pemerintah Kabupaten. LBH-PK Cabang Pekalongan mendapat MoU dengan Pengadilan Negeri dan Pemerintah Kabupaten. LBH-PK Cabang Pemalang mendapatkan MoU dengan Pengadilan Agama dan Rutan (Rumah Tahanan).

Lebih lanjut Hartomo menyampaikan bahwa laporan ini sesuai arahan ketua umum adalah dalam rangka mewujudkan transparansi atau keterbukaan publik. “Publik harus tahu hal ini sebab sesuatu yang bersumber dari uang rakyat melalui APBN/APBD Provinsi/Kabupaten/Kota mempunyai konsekuensi publik,” imbuh Hartomo.

Ia mengungkapkan uang rakyat sekecil-kecilnya harus dipertanggungjawabkan dengan baik, benar, transparan melalui perbaikan kualitas, kwantitas pelayanan hukum di Posbakum masing-masing. Diakhir siaran persnya Hartomo menyampaikan ucapan selamat dan sukses dari ketua umum kepada seluruh jajaran pengurus, advokat dan staf LBH-PK Korwil dan Cabang atas prestasi, kerja kerasnya sehingga LBH-PK tetap dipercaya untuk mengelola Posbakum Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri di hampir seluruh Indonesia. (cn/tro/05).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here