Ketua LBH-PK H.Sugeng,SH.,MSI Menaiki Pesawat Citilink Samarinda – Jakarta

0
161

PURWOKERTO (cilacapnews.com) – Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran (LBH-PK) berdiri pada tanggal 14 Mei 2003 di Purwokerto. Akta Notaris No. 43 Tanggal 14 Mei 2003 berbentuk perkumpulan. Hal ini disampaikan oleh ketua umum LBH-PK Pusat H. Sugeng, SH., MSI melalui sambungan telepon pribadinya usai mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) Jakarta, Rabu (10/3/2021).

Sugeng menaiki pesawat Citilink Samarinda-Jakarta bersama ketua LBH-PK Korwil DKI Jakarta Reza Fahruzi, SH dan ketua LBH-PK Cabang Purbalingga Nugroho Notonegoro, SH.

Masih kata Sugeng LBH Perisai Kebenaran berkantor pusat di Jl. Mas Cilik No. 34 Kranji, Purwokerto. Ditanya soal posisi koordinator wilayah (Korwil) dan Cabang Sugeng menjelaskan Korwil ada di daerah provinsi, cabang ada di daerah kabupaten/kota. Saat ini LBH-PK sudah memiliki sekitar 10 Korwil, cabang sekitar 20 dengan jumlah advokat 140 an.

Berkaitan dasar yuridis berdirinya korwil dan cabang Sugeng menjelaskan bahwa AD/ART organisasi atau lembaga mengamanatkan, memungkinkan, membolehkan pembentukan korwil dan cabang di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya, masih kata Sugeng berdirinya korwil adalah atas saran dari BPHN pada tahun 2013. Cabang berdiri atas saran dari Kanwil tahun 2016. “2003-2004 LBH-PK sudah punya cabang seperti di Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Purwokerto. Istilahnya cabang penyangga pusat karena daerahnya dekat dengan kantor pusat,” kata ketua umum Forum Nasional Bantuan Hukum (Fornas-Bankum) Indonesia tersebut.

Advokat beken kelahiran Cilacap asal Purbalingga inipun menjelaskan kembali pada 2008 LBH-PK bekerjasama dengan Cordaid Belanda sebuah lembaga donor yang mensuport pendanaan khususnya dalam program Advokasi dan Pemberdayaan Buruh Migran di Kabupaten Cilacap sehingga banyak hal bisa di lakukan untuk meminimalisir permasalahan-permasalahan buruh di wilayah Kabupaten Cilacap pada khususnya dan juga wilayah Banyumas Raya pada umumnya.

Selama kurun waktu 9 tahun LBH-PK telah menangani lebih dari 3718 perkara perdata, 472 perkara pidana dan perkara lainnya seperti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtPA), Pencabulan dan 90 kasus untuk traffiking (Buruh Migran). “Nah 2013 LBH-PK mulai akreditasi hingga sekarang, tiga periode berturut-turut LBH-PK Pusat mendapatkan Akreditasi “A” dari Kemenkumham RI,” ujar Sugeng yang baru-baru ini masuk dalam jajaran ketua DPP HPN bidang advokasi hukum, bisnis dan kebijakan pemerintah penuh semangat.

Diakhir sambungan teleponnya Sugeng mengatakan LBH-PK adalah pelaksana dari UU No. 16/2011 tentang bantuan hukum gratis bagi orang miskin atau kelompok orang miskin. Tetapi jauh hari sebelum UU itu lahir, LBH-PK sudah lahir, hadir dan melakukan tugas-tugas mulia membantu para pencari keadilan yang berlatarbelakang dari orang miskin, kelompok orang miskin dan tak mampu.

“Semua termaktub dalam Visi dan Misi LBH-PK, Filosofi dan Kegiatan Yang Dilakukan, juga pedoman dasar bangunan LBH-PK berupa 5 Karakter dan 4 Tertib. Semua ada sebelum lahirnya UU 16/2011,” pungkas Sugeng sosok advokat senior multitalen yang selalu tampil energik namun tetap menunjukkan kesederhanaan tersebut. (cn/tro/05).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here