LBH-PK Gelar Rakornas Bertempat di Kantor Pusat Purwokerto

0
69

Purwokerto, cilacapnews.com – Ketua Umum Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran H.Sugeng,SH.,MSI sedang mengkaji apakah rapat koordinasi nasional (RAKORNAS) tahun 2021 dilaksanakan secara online atau offline. Kajian ini penting dan diperlukan ditengah kondisi pandemi Covid-19 yang telah berubah status menjadi endemi.

Hal itu disampaikan Sugeng saat memimpin rapat dengan agenda utama pembahasan rencana digelarnya Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran (LBH-PK) di kantor pusat LBH-PK Jl. Mas Cilik No.34 Kranji, Purwokerto, Sabtu (20/11/2021).

Sugeng mengatakan pihaknya perlu mendengarkan masukan dari para pendiri dan pengurus pusat LBH-PK terkait pelaksanaan rakornas tersebut.
“RAKORNAS itu agenda strategis bagi seluruh pendiri, advokat dan pengurus lembaga di semua tingkatan. Baik pusat, korwil maupun cabang. Kita juga memperhatikan regulasi pemerintah karena acara dilaksanakan di akhir bulan Desember ini,” katanya.

Rapat dihadiri sejumlah pendiri dan pengurus pusat LBH-PK yang tercatat meraih akreditasi “A” selama tiga periode berturut-turut itu. Terlihat ada Wakil Ketua Umum sekaligus Dewan Pendiri Slamet Kusnandar,SH.,MH, Sekretaris Jenderal sekaligus Dewan Pendiri Diah Ariwati,SH, Kepala Divisi Organisasi, Sumber Daya Manusia dan Program Bantuan Hukum sekaligus Dewan Pendiri Hartomo,SH.,MH.
Terlihat juga Kadiv Humas sekaligus Ketua LBH-PK Cabang Purwokerto Hangsi Priyanto,SH.,MH, Kadiv Non Litigasi Teguh Bayu Aji,SH dan Staf Khusus Ketua Umum Bidang Program Bantuan Hukum sekaligus Kadiv IT Dwiyan Adistira,S.Kom.

Dari dinamisasi forum rapat yang dipimpin langsung oleh Pendiri, Direktur sekaligus Ketua Umum Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran H.Sugeng,SH.,MSI terlihat fakta terbelahnya pendapat diantara sesama pendiri dan pengurus pusat. Sebagian dewan pendiri dan pengurus pusat menghendaki rakornas dilaksanakan secara tatap muka atau offline. Sebagiannya lagi menghendaki pelaksanaan rakornas tetap secara online atau virtual.
Melihat hal tersebut, Sugeng mengambil jalan tengah dengan menyediakan forum Pra Rakornas.

“Setuju didahului Pra Rakornas?,” ucap Sugeng. “Setuju,” jawab seluruh peserta rapat.

Akhirnya disepakati ada forum pra rakornas yang akan dilaksanakan pada Senin (22/11/2021) pukul 19.30 Wib.

Jadi forum pra rakornas, masih kata Sugeng adalah forum virtual untuk menentukan cara, metode pelaksanaan rakornas dan menentukan ketentuan pelaksanaannya.
“Mau online atau ofline serta ketentuan pelaksanaannya dibahas disitu dengan mendengarkan pendapat korwil dan cabang LBH-PK diseluruh Indonesia” tutur pria yang juga menjabat Ketua Umum Forum Nasional Bantuan Hukum (Fornas-Bankum) tersebut. Untuk keperluan itu, Sugeng menunjuk Kadiv Humas Hangsi Priyanto,SH.,MH sebagai Ketua Panitia Pra Rakornas LBH-PK.

Sebagai informasi, Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran adalah Organisasi Bantuan Hukum (OBH) berdasar Undang-Undang Republik Indonesia No.16 Tahun 2011. UU itu mengatur tata cara pelaksanaan pemberian bantuan hukum gratis bagi orang miskin, kelompok orang miskin dan tidak mampu. LBH-PK berdiri pada tahun 2003 dan didirikan oleh tujuh orang advokat, lawyer atau pengacara. Saat ini LBH-PK memiliki 20 cabang ditingkat kabupaten/kota dan 10 korwil ditingkat provinsi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan adanya korwil dan cabang adalah mendekatkan akses pelayanan dan informasi hukum gratis kepada masyarakat tidak mampu sehingga semua warga negara mempunyai hak dan kedudukan yang sama dihadapan hukum.

Selanjutnya adalah mempermudah penyerapan anggaran bantuan hukum gratis walaupun dirasa masih sangat belum memadai. Update terkini ada 180 advokat, lawyer, pengacara yang lahir dari berbagai organisasi profesi advokat berhimpun di LBH-PK melaksanakan pelayanan pemberian bantuan hukum gratis kepada orang miskin, kelompok orang miskin dan tidak mampu. (tro).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here