LBH-PK Pusat Bekerjasama Dengan Kanwil Kemenkumham Jateng Gelar Program Penyuluhan Hukum

0
235

Purbalingga, cilacapnews.com – Program non litigasi penyuluhan hukum gratis bertema UU RI No. 16/2019 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 1/1974 Tentang Perkawinan kembali di helat Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran di Desa Sumilir Kecamatan Kemangkon, Purbalingga, Kamis (29/7/2021).

Program yang merupakan buah kerjasama Kantor Pusat LBH-PK dan Kanwil Kemenkumham Jateng ini dilaksanakan di aula balai desa. Peserta 30 orang yang merupakan perwakilan komponen kelembagaan desa serta tokoh atau orang yang ditokohkan pada desa tersebut.

Acara yang dimulai tepat pukul 10.00 Wib itu diampu oleh Sakim yang bertindak sebagai pembawa acara sekaligus moderator sesi tanyajawab. Sakim sendiri merupakan tokoh masyarakat dari jalur pengabdian Danton (Komandan Peleton) Linmas (Perlindungan Masyarakat) pada desa tersebut serta DANSATLINMAS (Komandan/Ketua Satuan Perlindungan Masyarakat) Kecamatan Kemangkon dan Wakil Ketua Pokdarkamtibmas Tingkat Kabupaten (Polres Purbalingga).

Kepala Desa Sumilir Drs. Tukiman melalui Sekretaris Desa Wiswanto mengatakan penyuluhan hukum gratis dari LBH-PK amat bermanfaat bagi warganya. Ia pun menyambut positif serta mengapresiasi kegiatan tersebut. “Ini program bagus, berkwalitas, amat bermanfaat bagi warga desa yang memang awam hukum,” katanya.

LBH-PK Pusat menghadirkan KH. Sahron,SH sebagai narasumber utama dan Khusen,SH sebagai pendamping narasumber. KH. Sahron,SH merupakan mantan anggota DPRD Kabupaten Purbalingga, advokat dan Humas pada LBH-PK Cabang Purbalingga. Dan, Khusen,SH adalah advokat muda berbakat pada LBH-PK Cabang Purbalingga.

Dalam paparanya Sahron mengatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan, perkawinan, masih kata Sahron adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. “Jadi perkawinan itu amat sakral, tujuanya dunia akhirat,” terang Sahron.

Forum penyuluhan UU Perkawinan berlangsung kondusif, interaktif serta dialogis. Penyuluhan hukum yang dilaksanakan dengan aturan prokes covid19 itu menghangat saat sesi tanyajawab. Beberapa peserta menanyakan hal ihwal dispensasi nikah.

Sahron menyoroti bahwa berdasar pengamatanya trend permohonan dispensasi nikah memang meningkat. “Ya faktor bebasnya pergaulan, lemahnya pengawasan orang tua di tambah mungkin masa pandemi serta canggihnya alat komunikasi sekarang ini bisa menjadi salah satu sebabnya,” ujar sang Kiai.

Acara di tutup dengan doa oleh pemuka agama setempat dilanjutkan sesi foto bersama. (tro).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here