LBH-PK Pusat Kembali Mengelat Penyuluhan Hukum, Kali Ini Bertempat di Desa Wirasaba Purbalingga

0
111

PURBALINGGÀ (cilacapnews.com) – Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran Pusat kembali menghelat penyuluhan hukum pada Selasa (9/3/2021). Kali ini penyuluhan hukum diselenggarakan di Desa Wirasaba, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga lokasi tepatnya ada di grumbul Karangwuni RT.01/07.

Penyuluhan hukum bertema Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tersebut di hadiri kepala desa, ketua lembaga desa, tokoh agama, masyarakat dan pemuda setempat.

Dalam sambutannya kepala desa Wirasaba menyampaikan terimakasih serta menyampaikan ucapan selamat datang kepada tim penyuluhan hukum dari LBH-PK Pusat. “Kami atas nama pemerintah desa Wirasaba beserta seluruh warga mengucapkan terimakasih dan selamat datang tim penyuluhan hukum LBH-PK di desa Wirasaba,” kata Riyadi.

Kades Riyadi menambahkan bahwa kegiatan penyuluhan hukum ini amat positif bagi warga desa sehingga di harapkan yang hadir di sini bisa mensosialisasikan kembali kepada keluarga, tetangga juga warganya masing-masing.

Sementara itu ketua panitia pelaksana penyuluhan hukum LBH-PK Pusat Tahun Anggaran 2021 Hartomo, SH., MH dalam sambutannya menyampaikan ucapan terimakasih kepada kades atas ijin, kerjasama dan fasilitasinya sehingga acara penyuluhan hukum bisa berjalan dengan baik, lancar dan aman.

“Salam dari ketua umum LBH-PK Bapak H. Sugeng, SH., MSI untuk bapak kades serta hadirin semuanya. Mohon maaf dikarenakan Bapak ketua umum masih bertugas di Jakarta yaitu bersidang di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maka beliau tidak bisa hadir,” kata advokat senior, pendiri dan kadiv organisasi, sumber daya manusia dan program bantuan hukum LBH-PK Pusat tersebut.

Masih kata Hartomo penyuluhan hukum merupakan bagian dari program Non Litigasi. Ada juga konsultasi hukum, advokasi hukum, pemberdayaan masyarakat, penelitian hukum, drafting hukum. Program ini berjalan berkat kerjasama antara LBH-PK dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah. “Penyuluhan hukum merupakan bagian integral tak terpisahkan dari LBH-PK sebagai pelaksana UU 16/2011 tentang bantuan hukum gratis bagi orang miskin atau kelompok orang miskin,” imbuh Plt ketua LBH-PK Cabang Banyumas.

Dalam paparannya, Dr. Kurniawan Triwibowo, SH., MH., CPL sebagai narasumber utama penyuluhan hukum UU ITE mengatakan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi menjadi tanpa batas (bordeless) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung cepat.

Advokat senior, dosen, penulis buku serta penyuka traveling juga mengupas definisi hoax, hate speech, propaganda serta bentuk-bentuk ujaran kebencian. “Pada prinsipnya UU ITE hadir untuk memberikan kenyamanan dan keamanan dalam bertransaksi elektronik. Perlu kecerdasan, kearifan penggunaan elektronik atau medsos,” tutur kadiv Litigasi LBH-PK Pusat tersebut.

Dalam penyuluhan hukum tersebut hadir juga kadiv IT Dwiyan Adistira, S.Kom bersama para advokat muda, berbakat LBH-PK Cabang Purbalingga seperti Faiq El-Himma,SH, Adi Nugroho, SH., M. Fuad, SH dan Khusen, SH serta Sanah paralegal LBH-PK Cabang Purbalingga. Penyuluhan hukum LBH-PK Pusat mendapat apresiasi dari tokoh agama Kiai Shoibi. Walaupun diguyur hujan warga dan tim penyuluhan hukum LBH-PK tetap semangat menjalankan tugasnya masing-masing. Acara di tutup dengan doa bersama dari pemuka agama setempat dan dilanjutkan foto bersama. (cn/tro/05).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here