Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2021, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

0
46

Semarang, cilacapnews.com – Kantor Pusat Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran, Purwokerto, mengikuti monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan hukum tahun anggaran 2021 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah, Jl. Dr. Cipto No.64 Semarang.

Hadir sesuai undangan para Direktur/Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) diantaranya Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran (LBH-PK) Kantor Pusat Purwokerto, Direktur/Ketua Yayasan ATMA, Direktur/Ketua Posbakumadin Kudus, Direktur/Ketua LBH Sakti, Direktur/Ketua LBH Temanggung, Direktur/Ketua LBH Demak Raya, Direktur/Ketua LBH Fiat Justitia, Direktur/Ketua LBH Ratu Adil, dan Direktur/Ketua BKBH Fakultas Hukum Universitas Semarang.

Ketua Umum Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran H.Sugeng,SH.,MSI memerintahkan dan mendelegasikan Kepala Divisi Organisasi, Sumber Daya Manusia dan Program Bantuan Hukum Hartomo,SH.,MH beserta Kepala Divisi IT (Admin LBH-PK) Dwiyan Astira,S.Kom dan Kiki, hadir mengikuti acara tersebut di Semarang.

“Iya, Ketua Umum LBH-PK H.Sugeng,SH.,MSI kan masih di Jakarta jadi memberikan mandat resmi kepada kami untuk hadir di Semarang mengikuti acara ini,” kata Hartomo saat dihubungi awak media melalui telepon pribadinya di Semarang, Kamis (18/11/2021).

Selanjutnya, Hartomo menyampaikan acara dimulai pukul. 09.00 bertempat di Lantai III Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah. Sesuai substansi undangan, masih kata Hartomo untuk mencapai keluaran atau output yang diharapkan dari penyelenggaraan bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi di wilayah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM wajib melaksanakan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan bantuan hukum yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Daerah (Panwasda) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

“Ya tadi kami semua dari OBH/LBH mendengarkan arahan, pembinaan dari Kapusluhbankum BPHN dan Monev Bankum oleh Panwasda dan Panwaspus,” tutur pria yang juga menjabat sebagai Ketua LBH-PK Cabang Banyumas tersebut.
Mengenai berbagai arahan, pembinaan dari pejabat terkait dalam acara ini nanti akan dilaporkan kepada Ketua Umum dalam rapat yang akan dilaksanakan pada Sabtu pekan ini.

“Ya mekanisme organisasi atau lembaga manapun sama yah, usai penugasan resmi ya kita kasih laporan kepada ketua umum,” pungkasnya.(tro)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here