Penandatanganan MOU Kajari Kebumen dengan Bpjs Ketenagakerjaan Cilacap

0
389

Cilacapnews.com – Penandatangani Kerjasama MOU antara Kejaksaan Negeri Kebumen dengan Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cilacap berlangsung di Aula Hotel HOM Cilacap, Selasa (22/11/2016 ).
Kantor Cabang Cilacap membawahi Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Ranting Kebumen.

Berdasar UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional ( SJSN ) dan UU No 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BJS ).Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjan Cilacap. Bambang Gunadi mengatakan kerjasama MOU antara Bpjs Ketenagakerjaan dengan Kejaksaan Negeri Kebumen bertujuan menyadarkan setiap pengusaha untuk mendaftarkan segera tenaga kerjanya sesuai dengan kewajiban perusahaan.Program perlindunga yang di ada di Bpjs Ketenagakerjaan mencakup Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP).
” Apabila tenaga kerja mengalami hal yang tidak di inginkan akan memutus resiko penghasilan maka dengan sudah mengikuti program dari Bpjs Ketenagakerjaan maka akan lebih terjamin yang mengalami kecelakaan saat bekerja akan di biayai saat pengobatan dan apa bila meninggal dunia akan di beri santunan begitu pun di masa pensiun sudah ada jaminan pensiun ,” kata Bambang.
” Menurut data statistik ada 646ribu angkatan kerja dk kurangi PNS 15.000 jadi kurag lebih baru 0,74 % angkatan kerja yang baru tercover dalam Bpjs Ketenagakerjaan di Kabupaten Kebumen , ” lanjut Bambang.

Kerjasama Kejaksaan Negeri Kebumen dengan Bpjs Ketenagakerjaan Cabang Cilacap sudah berlangsung dua tahun dan setiap tahunnya akan di perpanjang.
Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kebumen Syahroni menjelaskan Kejaksaan dengan Tupoksi nya berdasarkan Undang – undang nomor 18 tahun 2004 , ” Memberikan pertimbangan atau tindakan hukum di bidang Perdata dan Tata usaha negara , ” ungkap Syahroni.
” Apabila ada permasalahan Bpjs Ketenagakerjaan dengan SKK kami akan siap membantu, harapan kami bisa memberikan kontribusi kepada Bpjs Ketenagakerjaan, dengan adanya MOU ini semua sudah berjalan dengan baik, dan ada sanksi Administrasi apabila perusahaan tidak segera mendaftarka pekerjanya kepada Bpjs Ketenagakerjaan berdasar PP 86 tahun 2011 ,” tandas Syahroni. (nani/050904).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here