Pendelegasian Tugas dari H. Sugeng.SH.MSI Ke Ka Div Humas Menjadi Nara Sumber Di Jalankan Dengan Baik

0
208

PURWOKERTO (cilacapnews.com) – SURAT TUGAS Ketua Umum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perisai Kebenaran H. Sugeng, SH., MSI dapat diselesaikan dengan baik dan sukses.

Surat Tugas No. 87/ST/LBH-PK/PWT/1X/2020 berisikan perintah pendelegasian kepada Hangsi Priyanto,SH.,MH.,(Advokat, KaDiv Humas) dan Dr.(C).Kurniawan Tri Wibowo,SH.,MH.,CPL (Advokat, KaDiv Litigasi) untuk bertindak sebagai narasumber dalam kegiatan Sosialisasi dan Penyuhan Hukum UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) bagi Pengurus TP PKK Kelurahan, Pengurus PKK RW, Pengurus PKK RT dan Pengurus Dasa Wisma Se-Kelurahan Karanglewas Lor, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas yang dilaksanakan selama 2 hari yakni Senin (14/9) dan Selasa (15/9) di aula kelurahan setempat.

Selama pelaksanaan antusiasme tinggi ditunjukkan oleh seluruh peserta, riang juga gembira dengan kegiatan ini. “Terima kasih kepada tim penyuluh hukum LBH-PK Pusat sudah hadir lagi di acara ini.

Ini kegiatan menarik, menambah wawasan, pemahan kita semua. Sisa jabatan saya sebagai lurah tinggal beberapa bulan lagi dan saya kepingin meninggalkan kenangan berarti bagi semuanya.

Kemarin (Senin/14/9) acara gayeng, nah kali ini harus lebih gayeng lagi,” pinta Koni Wurnianingsih, SE Lurah Karanglewas Lor dalam sambutannya, Selasa (15/9).

Ia menambahkan memohon maaf karena jadwal hari ini padat dirinya tidak bisa mengikuti acara sampai paripurna. “Habis membuka acara ini, saya pamit untuk bersama Forkompimcam Purwokerto Barat melakukan operasi masker,” imbuhnya.

Sebagaimana diketahui wabah pandemi Covid19 belun usai maka kegiatan inipun menerapkan protap kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Hangsi Priyanto sebagai narasumber pertama banyak mengupas tentang ke-LBH-an peran, fungsinya sebagai organisasi bantuan hukum berdasar UU No. 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum gratis bagi orang miskin atau kelompok orang miskin.

“Jadi ibu-ibu, LBH Perisai Kebenaran ini aset bangsa, aset daerah utamanya Kabupaten banyumas karena kita LBH-PK berbadan hukum dan terakreditasi “A” selama tiga periode berturut-turut,” kata Hangsi sembari diselingi jok-jok yang membuat peserta tertawa.

Sementara narasumber kedua Dr.(C).Kurniawan Tri Wibowo,SH.,MH.,CPL mengupas filosofi dan paradigma serta aspek-aspek yuridis formal dari munculnya UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

“Ini UU special yang bertujuan mengedepankan kenyamanan dalam rumah tangga, dan kalaupun ada problem hanya dengan satu alat bukti saja itu sudah cukup untuk diproses ke tahapan selanjutnya,” tegas KaDiv Litigasi tersebut.

Pada sesi diskusi, dialog dan tanyajawab nampaknya hampir seluruh peserta memanfaatkannya dengan maksimal. Bertubi-tubi pertanyaan diajukan dan dimunculkan peserta kepada dua narasumber dari LBH-PK tersebut. Soal rapak juga dimunculkan oleh peserta.

“Soal perceraian itu bukan setuju atau tidak setuju tetapi keputusan pengadilan,” tambahnya menjawab pertanyaan peserta.

Acara diakhiri dengan sesi foto bersama dan konsultasi hukum privat kepada narasumber bagi para peserta. “Hari terakhir ini progresnya bagus, 6 penannya dan 5 peserta konsultasi hukum privat ke kita,” ungkap Hangsi disela-sela menerima konsultasi hukum privat di akhir acara. (cn/tro/05).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here