Penyuluhan Hukum Gratis Tentang UU RI No. 35/2014 Dari LBH Perisai Kebenaran

0
146

Purbalingga, cilacapnews.com – Penyuluhan hukum gratis UU RI No. 35/2014 Tentang Perlindungan Anak di gelar Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran di Desa Karangkemiri, Kecamatan Kemangkon, Purbalingga, Kamis (29/7/2021).

Penyuluhan hukum gratis yang merupakan buah kerjasama Kantor Pusat LBH-PK dan Kanwil Kemenkumham Jateng ini dilaksanakan di aula balai desa setempat. Acara dihadiri 30 orang yang merupakan perwakilan komponen pemdes, kelembagaan desa serta tokoh atau orang yang ditokohkan pada desa tersebut.

Kepala Desa Karangkemiri Sukmiah mengatakan menyambut baik program dari LBH-PK dan memberikan apresiasi sebab kegiatan sangat bermanfaat bagi warganya. “Karangkemiri baru kali ini mendapat program penyuluhan hukum gratis dari LBH-PK. Ini program bagus, berkwalitas dan amat bermanfaat bagi warga desa yang memang awam hukum,” kata Kades perempuan yang dikenal tegas dan disiplin tersebut saat memberikan sambutan.

Penyuluhan hukum gratis di Desa Karangkemiri menghadirkan Slamet Kusnandar,SH yang merupakan salah satu dewan pendiri sekaligus waketum LBH-PK Pusat sebagai narasumber utama. Dengan gayanya yang khas ‘njawani’, diselingi sedikit humor untuk mencairkan suasana, Slamet memaparkan definisi anak dan hak anak, hak-hak anak, kebutuhan dasar anak, persoalan anak dan pengertian perlindungan anak.

Slamet mengatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. “Negara sangat berkepentingan melindungi hak-hak anak dan memberikan jaminan perlindungan agar anak sebagai generasi penerus bangsa bisa tumbuh, berkembang dengan sebaik-baiknya,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwasanya anak adalah investasi besar bangsa dan negara untuk kokoh tegaknya negara bangsa ini. “Eksistensi negara ini salah satunya ada pada sikap negara memperlakukan anak sebagai generasi penerus,” imbuhnya.

Forum penyuluhan UU Perkawinan berlangsung kondusif, interaktif serta dialogis. Penyuluhan hukum yang dilaksanakan dengan aturan prokes covid19 itu menghangat saat sesi tanyajawab. Beberapa peserta menanyakan hal ihwal dispensasi nikah. Slamet memberikan pandanganya terkait dispensasi nikah.

Hal dispensasi nikah ini memang agaknya masih awam di ketahui publik, sementara trend pengajuan permohonan dispensasi nikah meningkat. “Ya faktor bebasnya pergaulan, lemahnya pengawasan orang tua di tambah mungkin masa pandemi serta canggihnya alat komunikasi sekarang ini bisa menjadi salah satu sebabnya,” ujar Slamet.

Ikut hadir dalam acara Ketua Panitia Pelaksana Penyuluhan Hukum dan Pemberdayaan Masyarakat LBH-PK Tahun Anggaran 2021 Hartomo,SH.,MH. Hartomo menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Desa Karangkemiri, Kecamatan Kemangkon Ibu Sukmiah atas ijin dan fasilitasi pada acara ini. “Atas nama pimpinan lembaga, kami mengucapkan terima kasih semoga kedepan kegiatan bisa dilaksanakan kembali,” ucapnya.

Acara di tutup dengan doa oleh pemuka agama setempat dilanjutkan sesi foto bersama. (tro).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here