Peserta BPJS Kesehatan di Cilacap Rendah

0
280

CilacapNews.com – Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Cilacap Kosasih mengatakan, kepesertaan BPJS Kesehatan cakupannya hingga tahun ini masih sangat rendah. Pasalnya, dari jumlah penduduk Kabupaten Cilacap yang tercatat di dinas kependudukan mencapai 1,8 juta jiwa, namun keikutsertaan masyarakat dalam program BPJS ini baru sekitar 1.072.000 jiwa.

Itu sudah berdasarkan hasil evaluasi di forum pemangku kepentingan dan forum koordinasi kepesertaan di tingkat kabupaten. Sehingga, masih ada sekitar 737.000 jiwa yang kini belum ikut serta dalam program BPJS Kesehatan. Kondisi ini dimungkinkan dilatarbelakangi oleh kondisi geografis karena untuk menjangkau ke pusat pemerintahan cukup jauh. Ada 24 kecamatan dengan kondisi geografis yang berbeda-beda dengan tingkat kesulitan cukup tinggi dengan 284 desa/kelurahan.

Tidak hanya itu, akses dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk menjadi peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat (JKM) BPJS Kesehatan ini memang tidak sampai ke bawah. Untuk itu, Kosasih mencoba bekerja sama dengan melakukan terobosan dengan cara strategi peningkatan cakupan kepesertaan JKM melalui pemberdayaan tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dengan sistem Payment Poin Online Bank (PPOB).

Terobosan kerja sama dengan BPJS Kesehatan ini memberdayakan TKSK serta menunjuk TKSK sebagai kader JKM yang tugasnya menjadi social marketing atau sebagai pemasaran sosial dalam mengubah perilaku masyarakat untuk hidup lebih sehat dan melakukan sosialisasi bersama BPJS dan terlibat langsung dalam pendaftaran peserta bukan penerima upah.

Selain itu, TKSK juga sebagai service collection atau sebagai mitra penagih iuran peserta BPJS. Hal ini lantaran ada sekitar 11.000 peserta BPJS yang nunggak, sehingga menunjuk TKSK sebagai kader JKM untuk melakukan penagihan iuran kepada peserta dan juga sebagai mitra pembayaran iuran peserta BPJS setiap bulannya.

Keuntungan TKSK yakni mendapatkan edukasi tentang pengetahuan jaminan sosial dan memperoleh pendapatan tambahan, karena dengan ditunjuknya sebagai kader dan sistem PPOB itu ada jasa, jelas Kosasih.

Kondisi ini sesuai UU Nomor 40 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional dan UU Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, serta adanya perjanjian kerjasama (MOU) antara Pemkab Cilacap dengan BPJS Kesehatan. Kondisi yang diinginkan dan yang seharusnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan bahwa seluruh masyarakat warga negara Indonesia termasuk di Kabupaten Cilacap harus mengikuti program JKM.

Dengan program ini, BPJS Kesehatan akan mempercepat pencapaian kepesertaannya (universal head), yakni peningkatan cakupan kepesertaan bukan penerima upah, peningkatan kolektibilitas iuran, pendekatan akses informasi kepada masyarakat, dan peningkatan kerja sama strategis.

Manfaat bagi masyarakat, program ini akan lebih memudahkan akses pelayanan karena di setiap kecamatan ada, TKSK ini mobile dengan cara mendatangi peserta untuk melayani iuran dan pendaftaran peserta. Tidak duduk di tempat, untuk pembayaran iuran TKSK ini cukup menggunakan handphone android,” tandas Kosasih.

Terkait para peserta BPJS Kesehatan yang nunggak, dia mengatakan bahwa meski dinas selaku mitra, namun dalam tupoksinya hanya melakukan pembinaan, pengawasan, dan dalam MoU dengan pemkab, peningkatan cakupan itu jadi kewajiban bersama-sama. Otomatis juga menjadi gengsi pemerintah daerah jika ini bisa tercapai, juga akan mendukung Indonesia Sehat 2020, karena cita-cita Presiden RI tahun 2019 ini seluruh masyarakat harus ikut program JKM,” tutup Kosasih. (Rus 050904 ) 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here