Profil LBH Perisai Kebenaran, Jelang Pelaksanaan Reakreditasi Nasional Bantuan Hukum (OBH)

0
217

Purwokerto, cilacapnews.com – Jelang pelaksanaan Reakreditasi Nasional Organisasi Bantuan Hukum (OBH) berikut disampaikan Profil LBH-PK. PROFIL : (A). NAMA ORGANISASI/LEMBAGA : Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran. (B). DEWAN PENDIRI : (1). H. Sugeng, SH., MSI. (2). Waslam Makhsid, SH. (3). Hufron Nurhamid, SH. (4). Slamet Kusnandar, SH. (5). Nur Eka Rahmanto, SH. (6). Diah Ariwati, SH. (7). Hartomo, SH., MH. (C).

BADAN HUKUM : (1). LBH-PK berdiri pada tanggal 14 Mei 2003 di Purwokerto. (2). Berbadan Hukum SK. MENKUMHAM RI Nomor : AHU.48.AH.01.07 Tahun 2014. Akta Notaris Nomor 43 Tanggal 14 Mei 2003 jo. Nomor 75 Tanggal 22 Nofember 2013. (3). LBH-PK Terakreditasi A selama tiga periode berturut-turut yakni 2013-2016, 2016-2018, 2019-2021. (D). ALAMAT KANTOR : (Kantor Pusat). Jl. Mas Cilik. No. 34. Kranji. Purwokerto.

(E). STRUKTUR ORGANISASI/LEMBAGA : – KETUA UMUM : H. SUGENG, SH., MSI. – WAKIL KETUA UMUM : SLAMET KUSNANDAR, SH. – SEKRETARIS JENDERAL : DIAH ARIWATI, SH. –

BENDAHARA UMUM : HUFRON NURHAMID, SH. – KADIV ORGANISASI, SUMBER DAYA MANUSIA dan PROGRAM BANTUAN HUKUM : HARTOMO, SH., MH. – KADIV LITIGASI : Dr. KURNIAWAN TRIWIBOWO, SH., MH., CPL. – KADIV NON LITIGASI : TEGUH BAYU AJI, SH. – KADIV HUMAS : HANGSI PRIYANTO, SH., MH. – KADIV LITBANG : H. IKHSAN AL HAKIM, SH., MH. – KADIV IT : DWIYAN ADISTIRA, S.Kom. – KABAG PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL : SUGIYANTORO, S.Ag. – DEWAN PENASEHAT : – KETUA : BRIGJEN Pol (P) Drs. H. Suyono, MM., MBA. – ANGGOTA : – dr. MAMBODYANTO, SH., MMR. – Dr. Hj. ELZA SYARIEF, SH., MH.

DEWAN PENGAWAS : KETUA : NUR EKA RAHMANTO, SH. – ANGGOTA : – dr. LOPPO TRIYANTO, SH. (F). VISI DAN MISI : – VISI : (1). Membangun Suatu Sistem Kemasyarakatan Berdasar Kenyamanan dan Kedamaian Yang Berbasis Pada Keutuhan Hukum Melalui Penegakkan Supremasi Hukum Dari Pusat Hingga Daerah.

(2). Peletakkan Supremasi Hukum Diatas Segalanya Dalam Tatanan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Sehingga Hukum Bukan Hanya Untuk Kepentingan Kelompok Maupun Golongan Saja.

MISI : (1). Memajukan Kesadaran Rakyat Terhadap Pentingnya Penegakan Supremasi Hukum, Khususnya Terhadap Pelanggaran Hukum. (2). Memperjuangkan Penegakan dan Penghargaan Terhadap Hak Asasi Manusia, Khususnya Hak-Hak Rakyat Untuk Mendapatkan Perlakuan Yang Sama Dimata Hukum. (3). Mendorong Secara Konsisten Terhadap Perubahan Sistem Hukum Yang Berdimensi Terhadap Penguatan Rakyat Atas Segala Bentuk Penindasan Hak-Haknya. (4). Memberi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu. (5). Memberi Keseimbangan Terhadap Penegakan Hukum. (6). Selalu Berpartisipasi Aktif Dalam Penegakan Hukum di Indonesia.

(G). FILOSOFI : “MEMERATAKAN KESEMPATAN MEMPEROLEH KEADILAN”. (H). KEGIATAN YANG DILAKUKAN : (1). Melaksanakan Program Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin, Kelompok Orang Miskin dan Tidak Mampu Baik Litigasi Maupun Non Litigasi. (2). Melayani Konsultasi Hukum. (3). Memberi Bantuan Hukum Dalam Perkara Perdata, Pidana, Tata Usaha Negara, Sengketa Perburuhan, Sengketa di Peradilan Agama dan lain-lainya (3). Penyuluhan Hukum Pada Masyarakat. (4). Mengadakan Penelitian dan Pengembangan Hukum. (5). Penerbitan Buletin, Brosur, Leaflet Hukum. (6). Menjalin Kemitraan Di Bidang Hukum Dengan Lembaga Pemerintah Maupun Swasta. (7). Advokasi/Pendampingan Buruh Migrant. (8). Advokasi/Pendampingan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. (9). Advokasi/Pendampingan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. (10). Penanganan Kasus Perdagangan Manusia (Human Trafficking). (11). Konsultan Hukum Perusahaan/Lembaga Profit. (12). Pembuatan Jasa Gugatan.

(I). LBH-PK Di Bangun Dengan 5 KARAKTER : (1). KEYAKINAN. (2). KEJUJURAN. (3). KEBERSAMAAN. (4). KETERBUKAAN. (5). LOYALITAS dan 4 TERTIB : (1). TERTIB ADMINISTRASI. (2). TERTIB PERSONALIA. (3). TERTIB KEUANGAN. (4). TERTIB ASET (Inventarisasi Aset).

(J). LBH-PK Mempunyai Kepengurusan Di Tingkat Provinsi di sebut Koordinator Wilayah (KORWIL) yakni Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, DKI Jakarta, Banten, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur dan Mempunyai Kepengurusan Di Tingkat Kabupaten/Kota di sebut CABANG yakni Purwokerto, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, Kebumen, Jepara, Kota Semarang, Batang, Pekalongan, Tegal, Brebes, Kota Pekalongan, Pemalang, Bogor, Bekasi.

(K). Jumlah Advokat LBH-PK 163.
(L). Jumlah Paralegal 80.
(M). Jumlah Perkara Yang Di Tangani LBH-PK (2003-2021) mencapai 12.568.
(N). Jumlah Pos Layanan Bantuan Hukum mencapai 38 Posbakum. Demikian Profil LBH-PK disampaikan kepada publik untuk menjadi pemahaman bersama dan secara bersama pula mensukseskan program bantuan hukum gratis bagi orang miskin, kelompok orang miskin dan tak mampu sesuai amanat UU No.16/2011.(tro).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here