Rakor dan Pembinaan Internal DPD ABPEDSI Kabupaten Purbalingga

0
603

PURBALINGGA (cilacapnews.com) – DPD Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia Kabupaten Purbalingga menghelat Rapat Koordinasi dan Pembinaan Internal pada Selasa (20/10). Rakor dan pembinaan internal mengambil tempat di Gedung Dekopinda Kabupaten Purbalingga, Jl. Mayjen D.S.Panjaitan 67 di hadiri oleh pengurus kabupaten dan para ketua DPK se-Kabupaten Purbalingga.

Dalam sambutan pembukaannya ketua DPD ABPEDSI Kabupaten Purbalingga Dedi Priyantoro menyampaikan bahwa acara rakor dan pembinaan internal dihelat dalam rangka ajang silaturahmi, kordinasi, menyamakan pandangan serta meningkatkan wawasan capacity building anggotanya. “Sebagaimana kita ketahui tugas BPD itu sesungguhnya berat dan fital. Karenanya acara ini digelar untuk menguatkan organisasi dan juga pengurus BPD,” katanya.

Ditambahkan bahwa rakor dan pembinaan internal ini menghadirkan pembicara tunggal yang sekaligus penasehat DPD ABPEDSI Kabupaten Purbalingga. “DPD ABPEDSI Kabupaten Purbalingga memiliki dua penasehat. Penasehat pertama adalah Triyono Budi Sasongko mantan bupati Purbalingga dua periode. Penasehat ke dua adalah H.Sugeng,SH.,MSI tokoh masyarakat, advokat senior dan ketua umum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perisai Kebenaran. Selamat datang dan terima kasih Pak Sugeng,” imbuh Dedi seraya menunjukkan raut wajah sumringahnya.

Sementara itu dalam paparan tunggalnya penasehat DPD ABPEDSI Kabupaten Purbalingga sekaligus ketua umum LBH-PK H.Sugeng,SH.,MSI menjabarkan tugas pokok, fungsi dan wewenang dari Badan Permusyawaratan Desa sesuai regulasi pemerintah. “Saya mengapresiasi agenda rakor dan pembinaan internal DPD ABPEDSI Kabupaten Purbalingga. Ini agenda sangat urgen dalam rangka meningkatkan capacity building pengurus BPD se-Kabupaten Purbalingga,” ujar Sugeng.

Ia menegaskan bahwa kalau beerbicara tupoksi BPD regulasinya jelas ada UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang menjelaskan BPD merupakan lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan desa ada juga PERMENDAGRI 110 Tahun 2016 dan perundang-undangan lainnya termasuk perda, perbup. “Jadi BPD ini special sekali. DPRD nya desa ya BPD itu. Anggota dari wakil penduduk desa berdasar keterwakilan wilayah, tokoh masyarakat dan golongan profesi, yang begini ini kan hanya ada di BPD,” tegasnya.

Sementara pada sesi dialog dan tanya jawab dengan materi bebas lima orang pengurus BPD mengajukan berbagai pertanyaan kepada narasumber tunggal sekaligus advokat senior dan ketua umum LBH-PK tersebut. “Iya, atas semua pertanyaan tadi intinya masih di hal fungsi pengawasan BPD. Dalam pengawasan terpenting lakukan dengan objektif, proporsional, profesional dan rasional. jangan ada motif mencari-cari masalah atau didasarkan pada like and dislike,” pinta Sugeng.

Rakor dan pembinaan internal DPD ABPEDSI Kabupaten Purbalingga di akhiri dengan sesi foto bersama dan makan bersama. “Hasil rakor ini kami catat dan menjadi bahan rekomendasi yang akan kami serahkan pada pemerintah daerah. Tadi berkembang dalam forum agar ada acara seperti ini bulanan atau triwulanan,” pungkas Dedi selaku ketua DPD ABPEDSI Kabupaten Purbalingga. (cn/tro/05).

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here