Ratusan Buruh Outsourcing Pertamina Cilacap, Gerudug Gedung DPRD.

0
714
Cilacapnews.com  – Ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Buruh Migas Cilacap ( FSBMC ) meminta kepada Pertamina Kabupaten Cilacap agar Upah Minimum Sektoral ( UMS ) Migas yang telah di sepakati agar di bayarkan Surut sebesar Rp 2.500.000, Kamis ( 12/10/2017 ).
Dengan melakukan Orasi dan membentangkan spanduk di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat ( DPRD ) Kab. Cilacap untuk memperjuangkan tuntutannya.
Perwakilan pekerja Ketua FSBMS Paryono kesepakatan upah sebesar 2,5 juta tersebut telah berkurang dari awal tuntutan buruh sebesar Rp 2.700.000.
Audensi buruh pertamina Cilacap di temui oleh Ketua Komisi D DPRD Kab.Cilacap , Taufik Urrochman sekaligus moderator dalam Audensi, Ketua Komisi A Toni Osmon, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian ( Disnakerin ) Kosasih dan Didin Mujahidin Manager HR Pertamina RU IV Cilacap.
Hasil kesepakatan Pertamina dengan pekerja setuju dengan nominal 2,5 juta untuk buruh yang bekerja kurang dari 1 tahun, Pertamina akan membayarkan upah sesuai dengan kesepakatan tersebut dari bulan Juli tetapi menurut buruh seharusnya berlaku surut yaitu di bayarkan mulai bulan Januari.
Taufik Urrochman menuturkan upaya yang sudah di lakukan oleh dewan sudah sangat maksimal namun hasil yang ada seluruhnya di serahkan kepada pekerja menyetujui atau tidak.
Kadisnakerin Cilacap Kosasih mengatakan sudah menjembatani tetapi Pertamina tetap pada keputusannya.
” Memang angka 2,5 juta adalah angka yang dinas tawarkan dan di setujui oleh kedua belah pihak tetapi Pertamina minta di bayarkan mulai bulan Juli 2017 dan tidak berlaku surut ,” ungkap Kosasih.
Manager HR Pertamina Didin Mujahidin menyampaikan setelah ada proses pembahasan Pertamina sudah bersedia memenuhi tuntutan kenaikan upah dari Tenaga Kerja Jasa Penunjang ( TKJP ) di angka Rp 2,5 juta.
” Angka ini sudah di setujui oleh Direksi sebesar 2,5 juta berlaku per 1 Juli 2017. Keputusan ini sudah final, Prinsip Pertamina senantiasa mentaati peraturan peratutan perundangan yang berlaku dan menjaga hubungan yang kondusif dalam keindustrialnya , ” pungkas Didin.
Perwakilan Pekerja Ketua FSBMC Paryono mengatakan bahwa pihaknya akan laksanakan rapat pengurus dan akan melakukan tindakan selanjutnya.
” Rencananya kami akan membawa permasalahan ini ke Gubernur Jawa Tengah dengan harapan dapat membantu menyelesaikan permasalahan ini , ” tandasnya.  ( nani )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here