Rina Desi Ariyanti,SH.,MH, Penyuluh Hukum Ahli Muda Kanwil Kemenkumham Jateng

0
121

BANYUMAS (cilacapnews.com) – Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran Pusat menggelar penyuluhan hukum di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Banyumas, Selasa (16/3) siang hingga sore. Kedatangan tim penyuluh hukum LBH-PK Pusat dan Kanwil Kemenkumham Jateng di sambut dengan kemeriahan seni angklung hasil racikan potensi serta bakat warga binaan rutan tersebut.

Peserta yang merupakan warga binaan duduk rapi tak ketinggalan calon pegawai negeri sipil (CPNS), dan staf rutan. Persiapan matang dengan segala aspek detailnya nampak jauh hari di patok rutan tersebut.

Nugrahaeni Cahyaningrum warga binaan rutan Banyumas di daulat menjadi derigen saat menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. “Terima kasih kepada Ka. Rutan Banyumas atas atensi, fasilitasi dan kerjasamanya sehingga acara penyuluhan hukum bisa terlaksana,” kata Hartomo, SH., MH saat memberikan sambutan.

Hartomo yang merupakan ketua panitia pelaksana penyuluhan hukum LBH-PK Tahun Anggaran 2021, pendiri dan Plt.Ketua LBH-PK Cabang Banyumas menambahkan atas nama pimpinan lembaga menyampaikan salam kepada Ka.Rutan beserta jajaran dan seluruh warga binaan. “Pimpinan LBH-PK Pusat Bapak H. Sugeng, SH., MSI titip salam dan permohonan maaf karena masih bersidang di KPK Jakarta sehingga belum bisa silaturahmi ke sini,” imbuh advokat senior tersebut.

Sementara itu Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Banyumas Winarso, A.Md.IP., SH., MH mengapresiasi acara acara penyuluhan hukum dari LBH-PK. “LBH-PK dan Pak Sugeng udah kenal baik. Pokoknya untuk LBH-PK dan Pak Sugeng kami selalu siap sedia serta utamakan,” ucapnya di sambut tepuk tangan meriah dari seluruh hadirin di tempat tersebut.

Penyuluhan hukum hasil kerjasama antara Kanwil Kemenkumham Jateng dengan LBH-PK Pusat. Pengabdian Masyarakat (ABDIMAS) Elza Syarief Law Office dan FH UNTAG 45 Jakarta tersebut mengangkat tema PP No. 99 Tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan serta UU No. 35/2009 tentang narkotika.

Penyuluh Hukum Ahli Muda Kanwil Kemenkumham Jateng Rina Desi Ariyanti, SH., MH di daulat sebagai narasumber pertama. “Bantuan hukum gratis bagi orang miskin, kelompok orang miskin dan tak mampu itu berupa jasa pendampingan hukum. Dilaksanakan oleh Organisasi Bantuan Hukum (OBH) atau Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang sudah terverifikasi dan terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,” ujar Ibu Desi sapaan akrabnya memaparkan UU No. 16/2011.

Ia menambahkan LBH-PK adalah LBH besar, kapabel yang sudah berbadan hukum, terverifikasi serta mendapatkan akreditasi “A” paling tinggi selama tiga periode berturut-turut. Narasumber kedua diampu Dr. Kurniawan Triwibowo, SH., MH., CPL. Kadiv Litigasi LBH-PK Pusat tersebut mengurai hal UU No. 35/2009 tentang narkotika dan upaya hukum.

Suasana penyuluhan hukum seketika menjadi riuh dengan tepuk tangan saat bisa tersambung secara virtual dengan advokat beken Dr. Hj. Elza Syarief, SH., MH. “Assalamu’alaikum semuanya. Salam kenal ya..,” sapa Elza memulai paparan virtualnya. Advokat beken yang tercatat banyak menjadi kuasa hukum para selebritis Tanah Air juga keluarga Cendana Tomi Soeharto tersebut mengatakan bahwa posisi di dalam menjadi warga binaan adalah kesempatan bagus untuk instrospeksi diri juga mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa. “Kalian semua baik-baiklah di situ. Tempalah diri, tingkatkan potensi. Patuhi aturan, hormati bapak-bapak di situ dan baik-baiklah dengan petugas,” imbuhnya.

Hanya paparan virtual melalui program Kantor Hukum ABDIMAS Elza Syarief diserahkan pula cinderamata berupa buku kepada Ka. Rutan Banyumas. Dekan FH UNTAG 45 Jakarta Wagiman, S.Fil., SH., MH mewakili Kantor Hukum Elza Syarief secara simbolis menyerahkan cinderamata tersebut kepada Ka.Rutan Banyumas Winarso. (cn / tro05).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here