Sugeng,SH.,MSI Memimpin Rapat Koordinasi Realisasi Rekomendasi Tim Monev Bersama LBH-PK Cabang Purbalingga

0
314

PURBALINGGA (cilacapnews.com)- NEGARA Indonesia adalah negara hukum. Dalam negara hukum semua warga negara berkedudukan sama di mata hukum. Istilah orang kuat, orang sakti, orang istimewa kebal hukum seharusnya tak berlaku dalam negara hukum.

Hukum harus tegak lurus berada pada posisinya melindungi hak azasi setiap warga negara. Hal ini disampaikan ketua umum Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran Pusat H. Sugeng, SH., MSI saat memimpin Rapat Koordinasi Realisasi Rekomendasi Tim Monev bersama LBH-PK Cabang Purbalingga pada Senin (16/11) sore.

Rakor diselenggarakan di kantor LBH-PK Cabang Purbalingga Jl. S. Parman karena kesibukan serta agenda ketua umum hari itu di Purbalingga cukup padat walaupun sempat ada agenda di kantor pusat dan di beberapa perguruan tinggi di Purwokerto. Sambutan ketua umum LBH-PK Pusat H. Sugeng, SH., MSI amat relevan sesuai dinamika sosial politik, ekonomi dan hukum sejak Indonesia didera wabah Covid-19.

“Suasana kebathinan seluruh elemen dan anak bangsa saat ini sedang merindukan hadir dan tegaknya supremasi hukum,” kata advokat kondang asal Purbalingga tersebut.

Ditambahkan oleh Sugeng bahwa hukum harus menjadi panglima, hukum harus tegak lurus tanpa pandang bulu. Jangan sampai hukum hanya berlaku bagi kelompok tertentu. Tumpul ke atas dan tajam kebawah. Jangan sampai hukum dan supremasi hukum dilecehkan sehingga terkesan pemerintah dan negara tidak punya wibawa.

“Kepada seluruh advokat LBH-PK kita harus profesional dan mengingat kembali jati diri LBH-PK yakni menjunjung tinggi supremasi hukum dari pusat sampai daerah,” tegas Sugeng yang menjabat sebagai ketua FORBANKUM Jawa Tengah dan ketua umum FORNAS-OBH Indonesia.

Sugeng pun menyoroti kembali merebaknya politik identitas yang marak belakangan ini. Menurutnya politik identias itu merusak agama, memecah persatuan dan kesatuan bangsa. “Bahwa Islam ini agama yang rahmatal lilngalamin. AllahSWT itu milik semua orang yang baik-baik dan milik orang yang tidak baik. Jangan pernah menganggap hanya diri kitalah yang paling suci, benar sendiri. AllahSWT lebih tahu siapa sejatinya kita karena AllahSWT adalah robbul ngalamin,” katanya.

Menurutnya aktifitas dakwah dan politik haruslah merangkul, bukan memukul. Mengajak bukan mengejek dan semuanya itu harus dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi aturan, regulasi, undang-undang. “Begini, bernegara itu ada pauger-ugernya. Bernegara, berbangsa, bermasyarakat dan beragama artinya berperaturan, beregulasi, berundang-undang,” imbuh Sugeng. Rakor berjalan dengan aman, tertib dan lancar.(cn/tro/05).

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here